Birokrasi: Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi

Minggu, Januari 15th, 2017 - Ilmu Politik

Apa itu birokrasi, Bagaimana fungsi, peran dan jenis birokrasi? Pada kesempatan kali ini admin akan membahas apa yang telah disampaikan sebelumnya.

Birokrasi berasal dari kata bureaucracy (bahasa inggris bureau + cracy), diartikan sebagai suatu organisasi yang memiliki rantai komando dengan bentuk piramida, di mana lebih banyak orang berada ditingkat bawah daripada tingkat atas, biasanya ditemui pada instansi yang sifatnya administratif maupun militer.

Pengertian Birokrasi Menurut Para Ahli

Berikut adalah pengertian birokrasi dari beberapa ahli, diantaranya:

Menurut Bintoro Tjokroamidjojo “1984”
Birokrasi ditujukan untuk mengorganisir secara teratur suatu kegiatan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari hadirnya birokrasi yakni agar kegiatan bisa diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.

Menurut Hegel Dan Karl Marx
Keduanya mengartikan birokrasi seperti instrumen untuk melakukan pembebasan dan perubahan sosial. Hegel berpendapat birokrasi ialah medium yang dapat dipergunakan untuk mengkomunikasikan kepentingan partikular dengan kepentingan general “umum”.
Semenetara itu teman seperjuangannya, Karl Marx beranggapan bahwa birokrasi yakni instrumen yang difungsikan oleh kelas yang berpengaruh untuk melakukan kekuasaan dominasinya atas kelas-kelas sosial lainnya, dengan kata lain birokrasi memihak kepada kelas partikular yang mendominasi tersebut.

Menurut Ismani “2001”
Bahwa dalam birokrasi terdapat aturan-aturan yang rasional, struktur organisasi dan proses berdasarkan pengetahuan teknis dan dengan kemampuan dan setinggi-tingginya, dari paradigma yang demikian tidak sedikitpun alasan untuk menganggap birokrasi itu buruk dan tidak efisien.

Menurut Blau Dan Page “1956”
Birokrasi seperti tipe dari suatu kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tugas-tugas administratif yang besar dengan cara mengkoordinir secara terstruktur “teratur” pekerjaan dari banyak orang”. Jadi menurut Blau dan Page, birokrasi malah untuk melakukan dasar-dasar organisasi yang ditujukan untuk meningkatkan efisiensi administratif, meskipun kadalangkala di dalam pelaksanaannya birokratisasi seringkali menimbulkan adanya ketidak efisienan.

Menurut Fritz Morstein Marx
Dengan mencuplik pendapat Fritz Morstein Marx, Bintoro Tjokroamidjojo “1984” menyampaikan bahwa birokrasi yakni “jenis organisasi yang difungsikan pemerintahan modern untuk pelaksanaan berbagi tugas-tugas yang bersifat khusus, dilaksanakan dalam sistem administrasi yang khususnya oleh aparatur pemerintahan.

Menurut Riant Nugroho Dwijowijoto
Dengan mencuplik Blau dan Meyer, Dwijowijoto “2004” memaparkan bahwa “Birokrasi yakni suatu institusi yang sangat kuat dengan kemampuan untuk meningkatkan ukuran terpendam terhadap hal-hal yang baik maupun buruk dalam keberadaannya sebagai perangkat administrasi logis yang netral pada perbandingan yang besar”. Yang selanjutnya dikemukan bahwa ” di dalam masyarakat modern, dimana terdapat begitu banyak urusan yang terus-menerus dan ajeg, hanya organisasi birokrasi yang mampu menjawabnya, birokrasi dalam praktek dijabarkan sebagai pegawai negeri sipil”.

Menurut Blau Dan Meyer
Birokrasi merupakan suatu yang penuh dengan kekakuan “inflexibility” dan kemandegan struktural “structiral static” tata cara yang berlebihan “ritualism” dan penyimpangan sasaran “pervesion goals” sifat pengabaian “alienation” serta otomatis “automatism” dan menutup diri terhadap perbedaan pendapat “constrain of dissent”. Dengan demikian Blau dan Meyer melihat bahwa birokrasi ialah sesuatu yang negatif yang hanya akan menjadi masalah bagi masyarakat.

Menurut Yahya Muhaimin
Keseluruhan aparat pemerintah, baik sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah “untuk memberikan pelayanan publik” dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Menurut Almond and Powell “1966”
The Governmental Bureaucracy is a group of formally organized offices and duties, Inked in a complex grading subordinates to the formal roler maker “Birokrasi pemerintahan ialah sekumpulan tugas dan jabatan yang terorganisir secara formal berkaitan dengan jenjang yang kompleks dan tunduk pada pembuat peran formal”.

Menurut Farel Heady “1989”
Birokrasi ialah struktur tertentu yang memiliki karakteristik tertentu; hierarki, diferensiasi dan kualifikasi atau kompetensi. Hierarkhi berkaitan dengan struktur jabatan yang mengakibatkan perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi.
Diferensisasi yang dimaksud ialah perbedaan tugas dan wewenang antar anggota organisasi birokrasi dalam mencapai tujuan. Sedangkan kualifikasi atau kompetensi maksudnya ialah seorang birkrat hendaknya orang yang memiliki kualifikasi atau kompetensi yang diperlukan untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya secara profesional.
Dalam hal ini seorang birokrat bukanlah orang yang tidak tahu menahu tentang tugas dan wewenangnya, melainkan orang yang sangat profesioan dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tersebut.

Menurut Max Weber
Weber menulis banyak sekali tentang kedudukan pejabat dalam masyarakat modern, baginya kedudukan pejabat merupakan tipe penanan sosial yang makin penting. Ciri-ciri yang berbeda dari peranan ini ialah:
Pertama, seseorang memiliki tugas-tugas khusus untuk dilakukan.
Kedua, bahwa fasilitas dan sumber-sumber yang diperlukan untuk memenuhi tugas-tugas itu diberikan oleh orang-orang lain, bukan oleh pemegang peranan itu.

Pengertian Birokrasi

Jenis-Jenis Birokrasi Negara

Untuk mengetahui jenis-jenis birokrasi negara, dapat kiranya kita manfaatkan pemisahan jenis birokrasi menurut ideal typhus Amerika Serikat. Ideal typhus tersebut lalu kita komparasikan dengan apa yang ada di Indonesia.

Di Amerika Serikat, terdapat 4 jenis birokrasi yaitu: (1) The Cabinet Departments (departemen-departemen di dalam kabinet), (2) Federal Agencies (agen-agen federal), (3) federal Corporation (perusahaan-perusahaan federal milik federal), dan (4) Independent Regulatory Agencies agen-agen pengaturan independen).

Departemen-departemen dalam kabinet terdiri atas beberapa lembaga birokrasi yang dibedakan menurut tugasnya. Ada departemen tenaga kerja, departemen pertahanan, atau departemen pendidikan. Tugas utama dari departemen-departemen ini adalah melaksanakan kebijaksanaan umum yang telah digariskan oleh lembaga eksekutif maupun yudikatif.

Agen-agen federal yakni kepanjangan tangan dari lembaga kepresidenan. Ia dibentuk berdasarkan pilihan dari presiden yang tengah memerintah, oleh sebab itu sifatnya lebih politis ketimbang murni administratif. Organisasi NASA di sana merupakan salah satu contoh dari agen-agen federal. Contoh dari birokrasi ini juga diposisikan oleh FBI (Federal Bureau Investigation). Di Indonesia agen-agen seperti ini misalnya Badan Tenaga Atom Nasional (Batan), Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan).

Korporasi-korporasi federal merupakan birokrasi yang memadukan antara posisinya sebagai agen pemerintah sekaligus sebagai sebuah lembaga bisnis. Di Indonesia misalnya yang paling endekati merupakan BUMN (Badan Usaha Milik Negara). Meskipun negara (eksekutif) terkadang masih merupakan pihak yang paling menentukan dalam pengangkatan pejabatnya, tetapi secara umum sebagai sebuah lembaga bisnis ia memiliki pengaruh untuk menentukan jenis modal dan juga memutuskan apakah perusahaan akan melakukan pengembangan organisasi atau sebaliknya, perampingan. Di Indonesia, contoh dari korporasi-korporasi milik negara ini misalnya Perusahaan Jawatan Kereta Api (PJKA), Garuda Indonesia Airways (GIA), Perusahaan Listrik Negara (PNL) atau Bank Mandiri.

Agen-agen Pengaturan Independen, sebagai jenis birokrasi yang terakhir, merupakan birokrasi yang dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk menyelenggarakan regulasi ekonomi terhadap dunia bisnis, di mana pelaksaan tersebut berkaitan secara langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia kini dibentuk Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) yang berfungsi untuk melakukan rekstrukturisasi kalangan bisnis tanah air yang di masa lalu dianggap banyak merugikan keuangan negara, dan secara lebih jauh, kesejahteraan masyarakat Indonesia akibat, katakanlah, ‘kredit-kredit macet’ mereka. Selain itu, contoh bisa kita sebutkan misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan sejenisnya.

 

Baca juga >> Definisi Ilmu Politik Beserta Ruang Lingkupnya

 

Fungsi dan Peran Birokrasi

Berikut ialah fungsi Birokrasi:

  • Melaksanakan pelayanan publik.
  • Pelaksana pembangunan yang professional.
  • Perencana, pelaksana, dan pengawas kebijakan.
  • Alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan bukan merupakan bagian dari kekuatan politik (netral).

Berikut ialah peran Birokrasi:

  • Sejalan dengan tujuan pemerintahan.
  • Melaksanakan kegiatan dan program demi tercapainya visi dan misi pemerintah dan negara.
  • Melayani masyarakat dan melaksanakan pembangunan dengan netral dan professional.
  • Menjalankan manajemen pemerintahan, mulai dari perencanaan, pengawasan, evaluasi, koordinasi, sinkronisasi, represif, prefentif, antisipatif, resolusi, dll.
  • Birokrasi sering sekali dipandang negatif karena kinerja mereka cenderung menyusahkan masyarakat. Tidak hanya itu, birokrasi juga dinilai masyarakat sebagai organisasi yang boros, tidak efisien dan tidak efektif.
  • Masyarakat berpendapat bahwa birokrasi adalah alat penindas masyarakat miskin dan hanya membela kepentingan orang kaya. Namun demikian, birokrasi tetap dibutuhkan masyarakat sebagai penghubung antara negara dan masyarakat. Birokrasi mempunyai kewajiban melayani masyarakat dan menjadikan masyarakat sebagai prioritas utama.

 

Demikanlah Birokrasi: Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi. Semoga bermanfaat!

Birokrasi: Pengertian, Fungsi, Peran dan Jenis-Jenis Birokrasi | aab | 4.5